DETIL ARTIKEL

BATAS USIA PERANGKAT DESA 60 TAHUN, INI DASAR HUKUM DAN MEKANISME PEMBERHENTIANNYA

    Dibaca 2 kali bululawang Pemdes Bululawang

BULULAWANG – Ketentuan mengenai batas usia perangkat desa menjadi salah satu hal penting yang perlu diketahui oleh seluruh aparatur pemerintahan desa. Berdasarkan informasi dalam materi sosialisasi, batas usia perangkat desa ditetapkan hingga 60 tahun.

Informasi tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026, khususnya Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 73 ayat (1). Ketentuan ini menjadi perhatian dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

Dalam ketentuan yang dicantumkan pada infografis, Pasal 72 ayat (1) menjelaskan bahwa perangkat desa berhenti karena beberapa alasan, yaitu meninggal dunia, atas permintaan sendiri, atau diberhentikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

Salah satu alasan pemberhentian perangkat desa sebagaimana tercantum dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a adalah karena usia yang telah genap 60 tahun atau enam puluh tahun.

 

Dengan adanya ketentuan tersebut, batas usia menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan pemerintahan desa. Pemerintah desa perlu memahami aturan agar setiap proses pemberhentian dapat dilaksanakan secara tertib dan sesuai prosedur.

 

Selain mengatur alasan pemberhentian, materi tersebut juga menjelaskan mekanisme pemberhentian perangkat desa sebagaimana tercantum dalam Pasal 73 ayat (1).

 

Tahap pertama, Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atas nama Bupati atau Wali Kota terkait rencana pemberhentian perangkat desa.

 

Selanjutnya, Camat memberikan rekomendasi secara tertulis kepada Kepala Desa. Rekomendasi tersebut menjadi salah satu dasar dalam proses pengusulan pemberhentian perangkat desa.

 

Tahap berikutnya, berdasarkan rekomendasi tertulis dari Camat, Kepala Desa mengusulkan pemberhentian perangkat desa kepada Bupati atau Wali Kota sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan.

 

Setelah usulan disampaikan, Bupati atau Wali Kota memberikan persetujuan secara tertulis. Persetujuan tersebut menjadi bagian penting dalam rangkaian proses pemberhentian perangkat desa.

 

Berdasarkan persetujuan tersebut, Kepala Desa kemudian menetapkan pemberhentian perangkat desa melalui Keputusan Kepala Desa. Dengan demikian, proses pemberhentian tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus mengikuti tahapan dan ketentuan yang berlaku.

 

Materi tersebut juga memuat catatan penting mengenai Pasal 73 ayat (2). Apabila prosedur pemberhentian tidak dipenuhi, keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian dapat dicabut oleh Bupati atau Wali Kota. Selain itu, Kepala Desa dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

Melalui informasi ini, diharapkan seluruh aparatur pemerintahan desa dapat meningkatkan pemahaman terhadap regulasi, menjaga tertib administrasi, serta menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional. Pemahaman terhadap aturan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan desa yang tertib, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.

 

#PemerintahDesaBululawang #DesaBululawang #KecamatanBakung #KabupatenBlitar #PerangkatDesa #BatasUsiaPerangkatDesa #Usia60Tahun #RegulasiDesa #TataKelolaPemerintahanDesa #InformasiDesa